Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika aspek transparansi dan akuntabilitas tidak dikelola dengan baik. Studi yang diterbitkan oleh Edelman Trust Barometer (2023) menunjukkan bahwa penurunan tingkat kepercayaan publik sering kali disebabkan oleh kurangnya komitmen pemerintah dalam menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab. Di tengah pesatnya perkembangan era digital, pemerintah daerah menghadapi tugas berat untuk membangun reputasi yang autentik dan berkelanjutan. Transformasi digital menawarkan peluang strategis untuk menciptakan komunikasi yang lebih efisien, namun hambatan seperti digital divide dan rendahnya literasi digital di berbagai wilayah, khususnya di daerah pedesaan, menjadi tantangan signifikan yang memerlukan pendekatan khusus.

Salah satu strategi yang dapat membantu pemerintah daerah mengatasi tantangan komunikasi ini adalah penerapan PESO Model (Paid, Earned, Shared, Owned). Kerangka kerja ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai saluran media guna menciptakan komunikasi yang terkoordinasi dan efektif. Dengan memanfaatkan keempat elemen PESO secara strategis, pemerintah dapat membangun pendekatan komunikasi yang lebih adaptif dan relevan, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan publik.

PESO Model pertama kali diperkenalkan oleh Gini Dietrich dalam bukunya Spin Sucks (2014). Model ini mencakup empat elemen utama:

1. Paid Media yang berfokus pada jangkauan pesan melalui iklan berbayar
2. Earned Media yang melibatkan publikasi pihak ketiga seperti liputan media dan endorsement
3. Shared Media yang memfasilitasi interaksi sosial melalui platform digital seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp
4. Owned Media yang mencakup media yang dikelola langsung oleh organisasi, seperti situs web resmi, blog, atau aplikasi lokal

Dalam konteks pemerintah daerah, titik berat dua elemen yang paling relevan adalah Shared Media dan Owned Media, karena keduanya memungkinkan komunikasi yang inklusif dan memberikan kontrol penuh atas pesan yang disampaikan.

Shared Media memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk menjalin dialog dua arah dengan masyarakat melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp yang memungkinkan interaksi yang lebih personal dan responsif, di mana masyarakat dapat memberikan umpan balik secara langsung terhadap kebijakan atau program yang sedang direncanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Macnamara et al. (2016) dalam “Public Relations Review” menekankan bahwa Shared Media mampu menciptakan ruang dialog yang memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam komunikasi melalui media sosial, karena hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi juga membangun kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

Di sisi lain, Owned Media memainkan peran strategis dalam memberikan informasi yang konsisten, akurat, dan dapat diandalkan kepada publik. Melalui situs web resmi, blog, atau aplikasi lokal, pemerintah dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mudah diakses kapan saja. Sebagai contoh, situs web pemerintah daerah dapat digunakan untuk menyampaikan laporan anggaran, rencana pembangunan, atau kebijakan publik lainnya secara transparan. Owned Media juga memungkinkan pemerintah untuk memperkuat kredibilitasnya sebagai sumber informasi utama yang terpercaya. Dengan pengelolaan yang baik, Owned Media dapat menjadi landasan utama dalam membangun reputasi yang autentik dan berkelanjutan.

Namun, implementasi PESO Model tidak lepas dari tantangan. Berdasarkan laporan terbaru We Are Social, ada 93,4 juta orang Indonesia yang belum terkoneksi dengan internet hingga Januari 2024[1]. Hal ini mencerminkan adanya digital divide yang cukup signifikan, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, literasi digital di Indonesia masih rendah[2] kendati di tahun 2024 tercatat skor 43,34 atau naik dibandingkan tahun 2023 sebesar 43,18, yang menjadi hambatan utama dalam memanfaatkan potensi Shared dan Owned Media secara optimal. Tantangan lainnya adalah ancaman penyebaran informasi palsu di media sosial, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan digital yang memadai.

Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih strategis. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan literasi digital di kalangan pegawai Humas melalui pelatihan berkala tentang pengelolaan media digital dan manajemen komunikasi krisis. Selain itu, pemerintah dapat melibatkan tokoh masyarakat atau influencer lokal untuk menyampaikan pesan secara lebih efektif kepada masyarakat yang lebih luas. Kolaborasi dengan komunitas lokal sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kampanye pemerintah. Selain itu, alat analitik seperti Google Analytics dapat digunakan untuk memantau efektivitas kampanye Shared Media dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Salah satu contoh implementasi PESO Model adalah program “Surabaya Bebas Sampah” yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam program ini, pemerintah memanfaatkan Shared Media seperti Instagram untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Kampanye ini juga melibatkan masyarakat melalui tantangan video di TikTok, di mana warga berbagi cara kreatif dalam mendaur ulang sampah. Program ini tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu lingkungan tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat secara langsung. Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana Shared dan Owned Media dapat digunakan secara strategis untuk mencapai tujuan komunikasi yang spesifik dan berdampak positif terhadap reputasi pemerintah daerah.

Penerapan PESO Model dengan titik berat pada Shared dan Owned Media memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk membangun reputasi yang autentik dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan keterlibatan langsung melalui platform media sosial dan transparansi melalui saluran media yang dikelola secara mandiri, pemerintah dapat menciptakan komunikasi yang lebih relevan, inklusif, dan berdampak positif pada kepercayaan masyarakat. Di tengah tantangan seperti digital divide dan rendahnya literasi digital, strategi ini menawarkan solusi yang praktis dan dapat diandalkan. Dengan pendekatan yang matang dan komitmen terhadap keterbukaan, PESO Model dapat menjadi landasan kuat untuk transformasi komunikasi publik di era digital.

Daftar Pustaka

1. Macnamara, J., et al. (2016). PESO Media Strategy Shifts to SOEP: Opportunities and Ethical Dilemmas. Public Relations Review, 42(3), 377-385.
2. Dietrich, G. (2014). Spin Sucks: Communication and Reputation Management in the Digital Age. Pearson Education.
3. Lukensmeyer, C. J., & Torres, L. H. (2006). Public Deliberation: A Manager’s Guide to Citizen Engagement.

[1] https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/85c14bdff73e0bf/ada-934-juta-orang-indonesia-belum-terkoneksi-internet-peringkat-berapa-di-dunia

[2] https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/09/10/skor-indeks-masyarakat-digital-indonesia-tahun-2024-mencapai-4334